Hukum perdata

Asas-Asas Hukum Acara Perdata Indonesia

a.Peradilan yang terbuka untuk umum (Openbaarheid Van Rechtsspraak)

Yang dimaksud dengan Peradilan yang terbuka untuk umum yaitu Sebelum perkara disidangkan, maka hakim ketua harus menyatakan bahwa “persidangan terbuka untuk umum” dimana peradilan yang digelar atau dilaksanakan itu boleh disaksikan oleh masyarakat umum,kecuali perkara yang berhubungan dengan masalah pribadi seseorang misalnya mengenai perkara perceraian.

b. Hakim bersifat Pasif (Lijdelijkeheid Van De Rehter)

Dalam asas ini terdapat sebuah aturan yang dikenal dengan (Nemo Judex Sine Actore) yang artinya apabila gugatan tidak diajukan oleh para pihak, maka tidak ada hakim yang mengadili perkara bersangkutan selain itu inisiatif  berasal dari para pihak yang ber perkara seperti mencari alat bukti dll.

c. Mendengar Kedua belah pihak.

Artinya hakim disini haruslah mendengarkan penjelasan keduabelah pihak tanpa membedakan keduanya,selain itu hakim haruslah mengadili keduanya tanpa ada pengaruh dari pihak lain

d. Pemeriksaan dalam dua instansi (Onderzoek In Tween Instanties)

e. Pengawasan Putusan Lewat Kasasi.

f. Peradilan dengan membayar biaya.

Peradilan perkara perdata pada asanya dikenakan biaya perkara (Pasal 4 Ayat 2, Pasal 5 Ayat 2, UU No 4 Tahun 2004. Pasal 121 Ayat 4 HIR/Pasal 145 Ayat 4, 192, 194 RBg. Bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Pro Deo).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s