Hukum administrasi negara

Pengertian dan Cakupan

1. Pengertian Administrasi, Tata Usaha dan Pemerintahan

admistrasi dalam arti sempit yaitusegala kegiatan tulis-menulis,catat-mencatat,surat-menyurat,ketik-mengetik serta penyimpanan dan pengurusan masalah-masalah yang hanya bersifat teknis tata keusahaan belaka. Sedangkan Van Vollenhoven mengemukakan bahwa dalam arti luas tugas pemerintahan terbagi ke dalam empat fungsi, yaitu pembentuk undang-undang, pelaksana/pemerinta(bestuur),polisi dan keadilan.

2. Arti Hukum Administrasi Negara

v  Rachmat Soemitro, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum administrasi negara dengan hukum tata pemerintahan itu meliputi segala sesuatu yang meliputi segala sesuatu mengenai pemerintahan, yakni seluruh aktivitas pemerintah yang tidak termasuk peradilan.

v  E. Utrech dalam bukunya menyebutkan bahwa hukum tata negara dan hukum administrasi negara mempunyai objek,yaitu:

  • Sebagian hukum mengenai hubungan hukum antara perlengkapan negara satu dengan alat perlengkapan negara yang lain
  • Sebagian hukum mengenai hubungan hukum antara perlengkapan negara dengan warga negara
  • Hukum administrasi negara merupakan himpunan peraturan-peraturan istimewa.

v  G.Pringgodigdo,menggemukakan bahwa kekuasaan eksekutif dan kekuasaan administratif berada dalam satu tangan ,yaitu presiden maka hukum administrasi negara yangluas terdiri dari 3 unsur:

  • Hukum tata pemerintahan,yaitu hukum eksekutif atau hukum tata pelaksanaan undang-undang mengenai aktivitas-aktivitas kekuasaan melaksanakan undang-undang.
  • Hukum administrasi negara dalam arti sempit,yaitu hukum pengurusan rumah tangga negara
  • Hukum tata usaha negara,yaitu hukum mengenai surat-menyurat,rahasia dinas dan jabatan,kearsipan dan dokumentasi.

 

BAB II

HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA DENGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SERTA KEDUDUKAN, SISTEMATIKA DAN KODIFIKASI HAN

 

A. Pada mulanya adalah satu

Dulu hanya ada satu nama bagi HTN dan HAN yaitu”staats en administratief recht” dengan pengertian bahwa hukum admistrasi negara di anggap sebagai pelengkap.

B. Perbedaan pandangan

Ada sarjana yang mengatakan bahwa HTN dan HAN, mempunyai prinsip yang berbeda. Sedangkan ada sarjana yang mengatakan sama. Menurut PRINS ada konsepsi yang sama diantara para sarjana yaitu:

  • HTN mempelajari hal-hal yang sifatnya fundamental yakni tentang dasar-dasar dari negara dan menyngkut langsung setiap warga negara.
  • HAN lebih menitikberatkan pada hal-hal yang teknis saja,yang selama ini kita tidak berkepentingan karena hanya penting bagi para spesialis.

1. Golongan yang berpendapat ada perbedaan prinsip

  • Oppenheim menjelaskan bahwa HTN adalah sekumpulan peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan aturan-aturan yang memberi kewenangan terhadap alat perlengkapan tersebut, artinya HTN mempersoalkan negara dalam keadaan diam, sedangkan HAN mengenai negara dalam keadaan bergerak.
  •  van vollenhoven dalam teorinya yang terkenal yaitu teori residu, mengatakan bahwa kekuasaan pemerintah sangat luas tidak terbatas pada pelaksanaan perundang-undangan saja.
  • Logemann berpendapat bahwa HTN merupakan pelajaran tentang hubungan kompetensi sedangkan HAN  tentang hubungan istimewa.

2. Golongan yang berpendapat tidak ada perbedaan prinsip

Kranenburg berpendapat bahwa HTN dan HAN itu sama yang membedakan hanyalah akibat dari perkembangan sejarah. Kranenburg juga mengemukakan pula bahwa HTN adalah peraturan-peraturan hukum yang mengandung struktur umum dari pemerintahan suatu negara. Sedangkan HAH adalah merupakan peraturan khusus dari HTN, seperti hukum kepegawaian, UU perburuhan, UU wajib militer dan sebagainya.

C. Kedudukan HAN dalam tata hukum

HAN merupakan bagian dari hukum publik karena berisi pengaturan yang berkaitan dengan masalah-masalah umum(kolektif). Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan nasional, masyarakat dan bangsa.

D. Sistematika dan kodifikasi HAN

Sistematika adalah suatu kebulatan susunan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir. Sedangkan kodifikasi adalah penyusunan satu jenis hukum  ke dalam satu jenis kitab undang-undang secara lengkap dan bulat. Donner menemukakan dua alasan mengenai kesulitan penetapan sistematika dan kodifikasi HAN adalah sebagai berikut :

  • Peraturan-peraturan HAN berubah lebih cepat dan sering mendadak.
  • Pembuatan peraturan-peraturan HAN tidak hanya pada satu tangan yaitu dilakukan presiden bersama dengan DPR.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s