Etika

ETIKA KEWARGANEGARAAN

Paradigma baru Pendidikan kewarganegaraan di indonesia mengarahkan agar siswa memiliki kompetensi tidak hanya dari segi pengetahuan tentang kewarganegaraan saja, tapi juga ketrampilan dan watak kewarganegaraan. Dalam pembentukan watak kewarganegaraan disamping harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan kewarganegaraan, juga diperlukan pemahaman dan penghayatan etika kewarganegaraan.

Untuk menghasilkan siswa yang memiliki kompetensi-kompetensi tersebut diperlukan kompetensi dari guru yang meliputi dua aspek yaitu aspek penguasaan bahan/materi pelajaran dan kemampuan dalam pembelajaran atau kemampuan guru dalam menyiapkan program pembelajaran, kemampuan dalam menyampaikan pengetahuanya, ketrampilan pedagogisnya,serta kemampuan dalam mengikuti perkembangan keilmuan dan profesionalnya.

Oleh karena itulah untuk memenuhi tuntutan standar kompetensi guru dalam menguasai etika kewarganegaraan serta mampu mengembangkanya dalam pembelajaran, maka disusunlah modul tentang etika kewarganegaraan  sebagai bahan pelatihan bagi para guru.

Warga negara dan pendidikan kewarganegaraan

Warga negara merupakan subjek hukum pada  suatu negara yang mendukung hak dan kewajiban dalam kehidupan kewarganegaraan. Kualitas warga negara sangat mempengaruhi keadaan suatu negara , oleh karena itulah peranan serta tanggung jawab warga negara yang baik sangat diperlukan untuk mendukung tercapainya cita-cita suatu bangsa.  Adapun ruang lingkup Pendidikan kewarganegaraan meliputi pembahasan tentang peranan, tanggung jawab,serta hak dan kewajiban warga negara,  tujuanya adalah untuk menghasilkan warganegara yang berkualitas sehingga mampu mewujudkan masa depan negara yang lebih baik.

Civic education merupakan mata pelajaran atau bidang kajian yang membahas  tentang kewarganegaraan yang diajarkan baik pada tingkat pendidikan dasar maupun pada perguruan tinggi. Berdasarkan pengertian,tujuan serta materi bidang kajian ini ada beberapa pendapat antara lain:

  • Achmad sanusi, seorang ahli HTN yang menekuni bidang kajian civic berpendapat bahwa civic merupakan studi yang mempelajari mengenai kedudukan dan peranan warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibanberdasarkan batas konstitusi negara yang berlaku.
  • Dictionary of education, menjelaskan bahwa civic merupakan bagian dari ilmu politik yang membahas tentang hak dan kewajiban warga negara.
  • Edmonson, civic adalah studi tentang pemerintahan dan warga negara yang meliputi hak dan kewajiban warga negara tersebut.

Sedangkan materi civic merupakan adopsi dari isi ilmu politik yaitu tentang demokrasi politik yang meliputi teori-teori demokrasi, konstitusi negara, partai politik,lembaga negara,dll yang cakupan materinya hanya terbatas pada segi pemerintahan saja. Oleh karena itu  muncul gerakan yang bernama gerakan community civic, sehingga dalam perkembanganya cakupan materi civic tidak hanya pada segi pemerintahan (goverment) saja,tapi juga meliputi lingkungan sosial (community).

Selain itu Ahmad sanusi jug aberpendapat bahwa studi civic berorientasi pada bidang pendidikan, sehingga arahnya menjadi civic education. Dengan demikian pendidikan kewarganegaraan ini bersifat interdisipliner yang menggunakan pendekatan atau sudut pandang pendidikan dan konstitusi.

Adapun keunggulan dari sifat interdisipliner ini yaitu bidang kajianya lebih luas utuh(komprehensif) lebih sistemik,dan mempunyai sudut pandang yang luas. Sedangkan kelemahanya  yaitu tidak memiliki visi keilmuan yang jelas.

Perkembangan civic di indonesia

Pendidikan kewarganegaraan telah mengalami berbagai perkembangan, sejak tahun 1961 bernama civic, tahun 1968 bernama pendidikan kewargaan negara(PKN), tahun 1975 dan 1984 bernama pendidikan moral pancasila(PMP), sampai tahun 1994 bernama pendidikan pancasila dan kewarganegaraan(PPKN). Namun walaupun nama pendidikan kewarganegaraan berganti-ganti,tapi sama-sama mempunyai fungsi dan tujuan yang sama yaitu sebagai sarana untuk membentuk watak dan wawasan kebangsaan (nation and character building), serta untuk membentuk good citizen yang mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat sesuai dengan konstitusi dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam perkembanganya pendidikan kewarganegaraan banyak  dipengaruhi oleh tujuan kepentingan politik penguasa,baik pada masa orla (1959-1965)maupun orba(1966-1998) sehingga mata pelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan pada saat itu bersifat doktriner dan metode yang diterapkan bersifat indoktrinatif. Pada masa sekarang  yang sejalan dengan arah reformasi, gagasan tentang new indonesian civic education mulai meninggalkan metode indoktrinasi dan berusaha mengembangkan metode pembelajaran yang demokratis-partisipatif. Hal ini sesuai dengan muatan materinya yang banyak mengajarkan tentang demokrasi.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan  mencangkup 3 aspek,yaitu

  • civic knowledge(pengetahuan kewarganegaraan)yaitu berfikir secara kritisrasional, dan kreatif dalam menanggapi berbagai isu kewarganegaraan,
  •  civic skill(ketrampilan kewarganegaraan)yaitu berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab,serta bertindak secara sadardalam kegiatan bermasyarakat,berbangsa,danbernegara.
  •  civic dispotition(watak kewarganegaraan)pembentukan diri yang didasarkan pada karakter-karakter positif masyarakat indonesia dan masyarakat dunia yang demokratis.

Menurut Ace Suryadi tujuan pendidikan kewarganegaraan adalahagar terwujudnya partisipasi penuh nalar dan tanggung jawab dalam lehidupan politik warganegara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional indonesia. Oleh karena itulah untuk dapat berpartisipasi diperlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan ketrampilan intelektual serta ketrampilan berperan serta. Selanjutnya penguasaan pengetahuan dan ketrampilan tersebut ditingkatkan kearah terbentuknya disposisi atau watak yang mendoraong siswa atau warga negara untuk berperan serta dalam proses politik. Sehingga dapat tercipta suatu sistem politik yang sehat

Menurut Azis Wahab berpendapat bahwa civic knowledge berkaitan dengan isi/materi pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara,misalnya tentang nilai-nilai,prinsip demokrasi,lembaga-lembaga negara,peranan warganegara. Civic skill mencangkup intellectual skill(ketrampilan intelektual) dan participatory skills(ketrampilan berpartisipasi). Ketrampilan intelektual tidak dapat dipisahkan dengan isi pengetahuan,karena untuk dapat berpikir kritis tentang berbagai isu politik dan ekonomi seseorang harus memahami persoalan-persoala yang relevan dengan isu tersebut. Menurut national assessment of educational progress ciri ketrampilan intelectual(kemampuan berfikir kritis), meliputi kemampuan mengidentifikasi,mendiskripsikan,menjelaskan,menganalisa, dan mengevaluasi,kemudian menentukan dan mempertahankan posisi dalam berbagai isu publik. Civic dispotition,meliputi karakter privat,misalnya tanggung jawab moral,disiplin pribadi. Sedangkan karakter publik yang ditujukan terhadap pemeliharaan dan perbaikan demokrasi konstitusional,misalnya semangat sosial,menghormati hukum,dll.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s